Pajak adalah pungutan oleh negara kepada rakyat berdasarkan Undang-undang. Dengan tidak mendapat imbalan langsung kepada wajib pajak (kontraprestasi), berfungsi membiayai penyelenggaraan kenegaraan dan pembangunan nasional untuk kesejahteraan bangsa dan negara.
Pajak merupakan salah satu sektor penting bagi Indonesia, khususnya dalam penerimaan negara. Namun seiring perkembangannya, sistem pajak Indonesia tidak pernah bisa melepaskan diri dari berbagai masalah, khususnya masalah korupsi. Bahkan masalah korupsi telah ada sejak dahulu, dan sama tuanya dengan usia pajak itu sendiri.
Kondisi ini menjadikan, pada tahun 2012 Indonesian Tax care (INTAC) bersama Yayasan Tifa, melakukan penelitian pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pajak Indonesia yang dibangun pemerintah. Sangat rapuh dan rentan terhadap berbagai macam masalah. Tidak adanya arah yang jelas dalam membangun sistem pajak, menjadikan berbagai kepentingan masuk memanfaatkan lemahnya sistem yang terbangun, untuk kepentingan pribadi.
Korupsi pajak merupakan salah satu bentuk kepentingan pribadi yang mendompleng kepentingan pajak. Korupsi pajak dan pencapaian target penerimaan, menjadi dua hal yang saling melengkapi, menutupi berbagai kecurangan yang terjadi di lingkungan pajak.
Hal ini memungkinkan terjadi karena fiskus akan melakukan berbagai upaya dalam pencapaian target penerimaan. Yang cenderung menekan dan mencari-cari kesalahan wajib pajak untuk menghasilkan temuan yang besar.
Begitu pula, kebijakan pajak juga tidak memiliki perencanaan yang matang serta tidak dibangun secara terintegrasi. Tidak ada pedoman sebagai dasar merancang kebijakan pajak. Menjadikan pembangunan pajak hanya bertumpu pada target penerimaan. Akibatnya kebijakan selain tidak terencana, sporadis pada akhirnya bersifat “trial and error”. Terdapat dua faktor yang menjadi indikasi sekaligus penyebab rapuhnya sistem pajak Indonesia, yaitu :

Terabaikannya Prinsip-Prinsip Self-Assessment system.

Sejak tax reform 1983, sistem pajak Indonesia tidak sepenuhnya dibangun dengan prinsip self assessment system. Bahkan semakin lama perkembangannya semakin menjauh dari prinsip-prinsip self assessment system. Masih banyak masyarakat yang memahami penyelesaian pajak. Identik dengan negosiasi uang. Pemahaman ‘tawar-menawar’. Menjadi solusi di antara oknum aparat dan para pengusaha yang sulit terhapuskan. Hal ini diturunkan dari generasi ke generasi. Masyarakat terus berganti, yang tua digantikan yang muda. Yang dulunya sebagai anak-anak. Pada satu saat menjadi generasi pengganti dan merupakan potensi pajak. Namun mereka tidak pernah mendapat pemahaman pajak secara benar. Dengan prinsip self assessment system, seharusnya fungsi pembinaan dan kesadaran masyarakat harus diperkuat. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata cara perpajakan yang berbunyi “wajib pajak merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan”. Jadi fungsi pembinaan adalah membangun kesadaran wajib pajak agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tidak Mengarah Pada Cita-Cita Pajak Bangsa.

Dari hasil penelitian, terbukti sejak tax reform tahun 1983. Sistem pajak Indonesia tidak pernah memiliki Grand Design sebagai cetak biru (blue print) dalam penyelenggaraan dan pemungutan pajak. Menjadikan pembangunan pajak, tidak memiliki strategi dan arah yang jelas dalam pencapaian cita-cita pajak bangsa. Tidak jelasnya arah pembangunan sistem pajak, menjadikan pajak didefiniskan terbatas pada target penerimaan. Bila mengacu pada keterangan di Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan (KUP). Maka tertuang harapan serta cita-cita bangsa Indonesia di bidang pajak yaitu :

  • Wajib pajak merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan.
  • Tuntutan masyarakat terhadap adanya “aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih”.
  • Dengan adanya self assessment. System diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dihilangkan.
  • Ketentuan peraturan pajak yang baru akan lebih memperhatikan jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggug jawab perpajakan dimasyarakat.
  • Administrasi perpajakan akan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak. Yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi.
  • Pada akhirnya sistem yang terbangun diharapkan dapat menunjang sepenuhnya laju pembangunan dan mempercepat terwujudnya perataan pendapatan masyarakat. Peningkatan serta perluasan tingkat kesadaran kewajiban perpajakan. Perataan dan perluasan obyek kena pajak dan pengingkatan penerimaan Negara. Sejalan dengan perkembangan nasional sehingga mempercepat terwujudnya cita-cita Proklamasi.

Tujuan dan cita-cita bangsa tersebut dipertegas kembali pada revisi Undang-undang pajak tahun 1994 dan 2000.

Yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2000. Dan Undang-Undang No. 9 tahun 1994 tentang KUP. Dimana butir diatas, lebih diperluas lagi, dalam rangka memenuhi amanat GBHN :

1. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak. 2. Menunjang pemerataan pembangunan dan mendorong investasi. 3. Menunjang usaha peningkatan ekspor. 3.Menunjang usaha pengembangan usaha kecil. 4. Menunjang usaha pengembangan sdm, tehnologi dan ilmu pengetahuan. 5. Menunjang usaha pelestarian ekosistem 6. Menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam. 7. pembiayaan pembangunan. 8. Menunjang usaha terciptanya aparat pajak yang makin mampu dan bersih, peningkatan pelayanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang berlaku.

Namun sejak 1983, pembangunan sistem pajak lebih bertumpu pada target penerimaan pajak setinggi-tingginya. Dan mengabaikan pembenahan masalah terjadi, khususnya masalah korupsi pajak.

Pada akhirnya masyarakat menjadi fihak yang paling dirugikan Karena masyarakat sebagai pembayar pajak, harus menanggung beban atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Bahkan disaat target penerimaan pajak tercapai dan dianggap sebagai suatu keberhasilan maka tahun berikutnya. Target penerimaan yang lebih tinggi akan ditetapkan oleh pemerintah. Sebaliknya, jika target penerimaan pajak tidak tercapai dan dianggap sebagai kegagalan. Pemerintah akan melakukan berbagai upaya perbaikan, yang intinya menaikan target penerimaan pajak.
Kondisi ini pada akhirnya menjadikan potensi pajak. Yang sesungguhnya tidak pernah tergali. Inilah yang menjadikan 34 tahun pembangunan sistem pajak Indonesia seolah-olah seperti berjalan ditempat.

Sumber: Tulisan ini adalah hasil penelitian Intac bersama yasaysan Tifa pada 2012

9 Thoughts to “Rapuhnya Sistem Pajak Indonesia, Ladang Subur Penyimpangan Dan Korupsi Pajak”

  1. dwi prapta yulianta

    mau nanya plat nomer s 5997 wj motor resmi ndak ya soalya saya beli via online swn honda z 69 warna biru

    1. masterintac

      Yth
      Dwi Prapta Yulianta

      Saudara bisa konsultasi ke 081807795791 atau mengisi form yang telah kami sediakan.

      Salam

      Admin

  2. Pawestri Dianing Ratri

    Saya adalah mahasiswa baru jurusan perpajakan. Saya mau bertanya, dzalimkah bila negara terlalu banyak menerapkan sanksi-sanksi/denda/kenaikan atas pajak? Mengapa banyak sekali ulama-ulama di Indonesia tidak setuju/menentang atas pemungutan pajak di Indonesia? Tidak adakah komunikasi/diskusi/musyawarah antara pemerintah dengan para ulama? Terima kasih

  3. dechan

    apakah pemasangan teralis untuk jendela dan pintu terkena pajak? apabila kena, tarif pasal berapa?

    1. masterintac

      Yth
      Dechan
      Saudara bisa konsultasi ke 081807795791 atau mengisi form yang telah kami sediakan.

      Salam

      Admin

  4. inga

    min saya mau tanya, saya kan sudah input dan upload faktur pajak keluaran. setelah cetak pdf faktur pajak saya cek lagi nomor seri faktur pajaknya tidak muncul dalam sistem efaktur. itu kenapa ya? karena biasanya apabila faktur dibatalkan pun nomoer seri tetap muncul kan. mohon bantuanya min. thnks

    1. masterintac

      Yth
      inga
      Saudara bisa konsultasi ke 081807795791 atau mengisi form yang telah kami sediakan.

      Salam

      Admin

  5. Wachyu tri hidayati

    assalamualaikum, saya mau tanya tentang pajak yayasan, kalo untuk yayasan dalam bidang keagamaan seperti pondok pesantren, apakah itu dikenakan pajak?

    1. Admin

      Yth
      Wachyu tri hidayati
      Saudara bisa konsultasi ke 081807795791 atau mengisi form yang telah kami sediakan.

      Salam

      Admin

Leave a Comment