Omzet mencapai lebih Rp. 4,8 milyar pertahun wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Bagi Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dengan omzet mencapai lebih Rp. 4,8 milyar pertahun, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengukuhan PKP juga sebagai persyaratan dalam mengikuti tender. Sedangkan bagi pengusaha kecil, dengan omzet di bawah 4,8 milyar, tidak wajib menjadi PKP. Tetapi pengusaha tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, wajib menerbitkan faktur pajak keluaran.
Syarat pengajuan PKP :
1. Copy akta
2. Copy surat keterangan domisili
3. Copy badan hukum
4. Copy NPWP & Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak
5. Copy SIUP
6. Copy TDP
7. Bukti sewa/kepemilikan kantor/PBB
8. Foto ruangan kantor
9. Denah kantor
10. Peta kantor

Setelah dikukuhkan sebagai PKP, maka pengusaha tersebut harus mengajukan E-Faktur pajak, yaitu:

1. Pengajuan Kode pajak Aktivasi (Password) Pajak
2. Pengajuan Spesiman Tanda Tangan
3. Pengajuan Nomor Seri Faktur Pajak
Namun dalam prakteknya pengurusan PKP dan E-Faktur, sangat rumit dan banyak persoalan. INTAC mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan hal tersebut, diantaranya :

1. Lamanya pengurusan

Lamanya proses pengukuhan PKP diharapkan antara 5 – 10 hari kerja. Dengan rincian 3 s/d 5 hari sejak formulir (lengkap) diajukan, petugas akan melakukan kunjungan. Setelah survey, 2 sampai 3 hari, PKP dapat diambil di KPP domisili.
Namun pada kenyataannya proses pengurusan PKP membutuhkan waktu yang lama. Rata-rata membutuhkan waktu lebih dari 14 hari kerja. Bahkan total pengurusan, bisa mencapai satu bulan lebih.

Banyaknya dokumen yang harus dilengkapi serta tidak fahamnya masyarakat menjadikan wajib pajak harus bolak-balik ke kantor pajak, agar bisa memenuhi persyaratan dokumen. Minimnya pengetahuan pajak masyarakat serta dominannya petugas pajak di lapangan, menjadi pengurusan PKP tidak fair. Aparatur pajak seringkali memegang kendali dan tidak obyektif dalam menentukan kriteria persyaratan dokumen yang bisa diterima atau tidak.

Bahkan INTAC menemukan kasus, adanya oknum di salah satu KPP Paripurna yang menolak persyaratan yang diajukan WP. Berkali-kali permohonan PKP wajib pajak di tolak oleh KPP dengan beragam alasan. Oknum petugas pajak selalu meminta data yang kurang, padahal data yang diminta telah dipenuhi.

2. Terlalu birokratis

Banyaknya persyaratan tentunya sangat merepotkan bagi para wajib pajak. Bahkan banyak kasus, dokumen yang sama persis, diminta kembali sebagai syarat saat mengurus E-Faktur. Seharusnya dokumen tersebut dapat di administrasikan secara lebih efektif dan efisien oleh kantor pajak. Tidak perlu menyusahkan wajib pajak, dengan melmpirkan dokumen berulang-ulang.
Banyaknya persyaratan dan minimnya pengetahuan masyarakat, menjadikan petugas pajak bisa bertindak di luar batas kewajaran. INTAC menemukan kasus oknum petugas pajak yang meminta data di luar persyaratan diatas. Seperti tambahan data berupa rekening koran, Izin memasukan mesin pabrik, izin KITAS, pasport, setoran modal, laporan neraca dll.

3. Oknum pajak yang mencari-cari kelemahan wajib pajak

Tujuan pengukuhan PKP adalah agar wajib pajak menjadi PKP sehingga dapat menerbitkan faktur pajak. Tapi seringkali petugas pajak di lapangan bertindak di luar batas. Banyaknya persyaratan dokumen, menjadi peluang bagi petugas pajak untuk mencari-cari kelemahan atas data yang masuk. INTAC menemukan banyaknya kasus semacam itu.

Seperti persyaratan bukti sewa/kepemilikan kantor. Petugas pajak selalu bertanya kepada wajib pajak, kantor yang ditempati apakah sewa atau milik sendiri. Asumsi mereka hanya dua, sewa atau milik sendiri. Petugas pajak tidak pernah percaya bila kantor misalkan dipinjamkan. Bila ini terjadi maka dianggap adanya hubungan istimewa dimana harus ditetapkan berapa nilai sewanya agar dapat dikenakan pajak sewa 10%.

INTAC menemukan kasus adanya wajib pajak yang dipaksa oknum petugas pajak untuk membuat surat pernyataan agar mengakui adanya sewa kantor. Kalau tidak mau, permohonan PKP tidak dikabulkan karena dianggap tidak memenuhi syarat pengajuan.

Perusahaan menempati satu ruangan kantor, bisa saja dipinjamkan tanpa dipungut sewa. Hal ini memungkinkan dengan beragam alasan. Karena pemilik menginginkan ruangannya dirawat, ruangan mubazir bila tidak dipakai, adanya kerjasama, hibah dll. Tidak bisa petugas pajak memaksakan secara sefihak sebagai sewa, yang akhirnya harus dikenakan pajak sewa.

Dengan prinsip pemungutan pajak Indonesia, self assessment system dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Termasuk dalam pengertian ini, atas pajak atas sewa. Bila wajib pajak menyewa ruangan, maka pajaknya harus dilaporkan sendiri oleh Wajib pajak. Tidak bisa dikaitkan dengan proses pengukuhan PKP. Ini merupakan dua hal yang berbeda.

Petugas pajak tidak bisa menyandera pengukuhan PKP terkait dengan kewajiban sewanya. Artinya walaupun wajib pajak menyewa ruang kantor, tidak bisa petugas pajak mensyaratkan harus melunasi pajak atas sewa, agar bisa di kukuhkan sebagai PKP. Apalagi sampai dibatalkan sebagai tidak memenuhi syarat pengajuan PKP.

Temuan INTAC yang lain,

saat petugas pajak melakukan verifikasi alamat kantor. Ketentuannya 3-5 hari sejak formulir (lengkap) diajukan, petugas akan melakukan kunjungan.

Tapi kenyataan di lapangan, oknum petugas pajak banyak yang mencari celah. Kunjungan bisa seminggu atau dua minggu kemudian, tanpa memberitahukan sebelumnya.

Belum lagi karena aktivitas perusahaan belum stabil, kantor terkadang terkunci. Petugas pajak seringkali tidak mau tahu dan menganggap sebagai tidak memenuhi syarat saat kantor terkunci. Perusahaan yang mengurus PKP, umumnya perusahaan baru. Banyak dari mereka yang masih minim kondisi kantornya. Tidak jarang mereka menempati kantor dengan kondisi apa adanya.

Kantor harus memenuhi syarat

Banyak petugas verifikasi lapangan, menilai suatu kantor harus memenuhi syarat harus ada komputer, meja kursi untuk tamu/meeting, penyimpanan dokumen, meja kerja dst. Bila itu tidak ada, dinilai bukan kantor. Akibatnya permohonan PKP dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Seharusnya para pembuat kebijakan pajak, dapat lebih bijaksana dalam melihat permasalahan ini. Pertama, perusahaan mengurus PKP agar bisa beroperasi dan mendapat penghasilan. Kedua, agar perusahaan dapat secara legal beroperasi dan mengikuti aturan yang ada. Niat baik ini merupakan awal potensi besar dalam membangun prinsip self assessment system. Kepercayaan dan kejujuran merupakan hal yang utama dalam membangun kesadaran pajak masyarakat. Potensi ini harus terus dikembangkan dan dipelihara agar masyarakat seakin bergairah dalam membayar pajak.

Bila sudah mendapat PKP, perusahaan tersebut memiliki potensi besar untuk memberikan pemasukan bagi negara.

Bukan hanya pajak atas PPN dan sewa kantor, tapi juga pajak atas PPh 21, PPh 23, PPh badan dll. Perusahaan itu juga akan meningkatkan income perkapita masyarakat sekitarnya karena adanya kegiatan ekonomi. Semua ini akan menjadi potensi pemasukan pajak negara dan menguatkan ekonomi masyarakat. Bagaimana potensi pajak ini dapat tergali bila belum apa-apa sudah mempermasalahkan pajak sewanya. Kenyataannya banyak usaha yang dibangun dengan kondisi permodalan yang minim.

Temuan dan pengaduan masyarakat ini, tentunya harus menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal ini Departement Keuangan Cq. Ditjen Pajak, untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pajak agar lebih sederhana dan berbiaya murah. Rumitnya prosedur serta aturan, selain tidak mendukung dunia usaha, juga membuka banyak peluang terjadinya penyimpangan. Masyarakat menjadi takut dan memandang pajak sebagai momok yang menakutkan. Ini mematikan potensi kesadaran pajak masyarakat, yang merupakan inti dari sistem self assessement.

Selain itu rumitnya prosedur pengajuan PKP, berdampak pada mahalnya biaya pengurusan pajak. Padahal pajak itu sendiri sudah merupakan beban bagi masyarakat. Karena masyarakat harus mengorbankan sebagian penghasilannya untuk bayar pajak. Bagaimana kepatuhan pajak masyarakat itu akan tumbuh bila masyarakat harus mengeluarkan jumlah uang yang besar, untuk bisa mematuhi aturan pajak (highly cost compliance)

Pasca ditemukannya banyaknya faktur pajak fiktif menjadikan, pengukuhan PKP lebih sulit dibanding sebelumnya. Dirjen pajak lebih memperketat perusahaan yang ingin memperoleh PKP. Tapi dampaknya kebijakan ini menghambat tumbuhnya usaha dan ekonomi bangsa. Seharusnya pemerintah lebih menggunakan instrumen lain untuk mengawasi wajib pajak nakal. Bukan dengan mempersulit prosedur pengukuhan PKP, yang pada akhirnya mematikan potensi-potensi pajak lainnya. (Basuki Widodo)

Penulis adalah peneliti dan aktivis di Indonesian Tax Care

Leave a Comment