Otomotive di Indonesia dan Bea Masuk Kendaraan Ex-Diplomatik

Perkembangan industri otomotive di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Seorang peneliti otomotive Vijai Rao menyatakan Indonesia merupakan salah satu perkembangan otomotif terbesar di ASEAN pada tahun 2019 dengan total kendaraan mencapai 2,3 juta. Pertumbuhan ini di picu oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, peningkatan kelas menengah dan peningkatan investasi sektor otomotive serta pemberlakuan regulasi otomotif yang mendukung pertumbuhan pasar.

Pertumbuhan tersebut juga diikuti oleh gairah penjualan kendaraan bekas. Ada banyak cara mendapatkan mobil bekas, salah satunya dengan membeli eks kendaraan fasilitas diplomatik dari kedutaan besar.

Berdasarkan kesepakatan konvensi internasional yang ditandatangani di Genewa, Swiss, adanya pembebasan pajak atas Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya. Di Indonesia pembebasan ini dituangkan dalam:

  • Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan PPN dan PPn BM Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya.
  • Keputusan Menteri Keuangan No. 90/KMK.04/2002 tentang Tatacara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya.

Gairah jual beli kendaraan fasilitas ex-diplomatik atau kedutaan (duty free), cukup tinggi. Hal ini dikarenakan kendaraan eks kedutaan selain murah, kondisi mobil cenderung baik dengan jarak tempuh yang rendah.

Namun sayangnya, sejak 2013 pelaku usaha di sektor ini menunjukan penurunan cukup tajam. Bahkan banyak pelaku usaha jual beli kendaraan ini yang mengalami kebangkrutan.  Beberapa diantaranya Rubicon, Canada Motor, Erupe motor.

Bangkrut disebabkan tingginya pengenaan pajak

Dari beberapa nara sumber yang kami temui, hal ini disebabkan tingginya pengenaan pajak. Regulasi pajak seringkali memberatkan bagi para pelaku usaha eks fasilitas diplomatik mobil kedutaan. Tingginya pajak menjadikan mobil tertahan di kedutaan dan tidak bisa dikeluarkan. Para pengusaha tidak mampu melunasi pajaknya. Kalaupun mampu melunasi, harga mobil menjadi lebih tinggi dari harga di pasaran.

Dari para pengusaha, diperoleh keterangan harga mobil bisa lebih tinggi 10 s/d 30% dari harga pasaran. Hal ini tentunya menyulitkan dalam memasarkan mobil tersebut karena kalah bersaing dengan kendaraan sejenis yang ada dipasaran. Berdasarkan regulasi perpajakan, jenis pajak yang dikenakan terhadap mobil eks kedutaan meliputi:

Jenis pajak yang dikenakan terhadap mobil eks-kedutaan

  1. Pajak Bea Masuk
  2. PPh 22 Impor
  3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor
  4. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) Impor
  5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama yang diterbitkan Samsat, Polda Metro Jaya

Hasil Penelusuran Lapangan Indonesian Tax Care

Dari penelusuran lapangan ditemukan beberapa masalah terkait penerapan regulasi pajak yang merugikan para pelaku usaha jual beli kendaraan eks kedutaan :

  1. Tingginya tarif Bea Masuk. Tarif Bea Masuk yang semula 7,5%, sempat naik menjadi 10%. Namun sejak 2013 berlaku tarif Bea Masuk 40% bagi kendaraan eks kedutaan. Bahkan dari tahun 2015 banyak ditemukan tarif pembebanan Bea Masuk sudah mencapai 50%. Tentu saja tarif ini menjadikan harga mobil sangat tinggi saat akan di jual di pasaran. Karena tarif ini belum termasuk PPh 22, PPN, PPn BM, PKB dan Bea Balik Nama di Samsat.
  2. Tingginya Dasar Pengenaan Pajak. Dalam menentukan besarnya dasar pengenaan pajak kendaraan eks duty free,  petugas pajak berpatokan pada daftar nilai jual harga kendaraan bekas yang sejenis, yang berlaku di pasaran. Namun kami menemukan, penetapan Dasar Pengenaan Pajak oleh petugas Bea sangat tinggi. Hal ini disebabkan :
    1. Berdasarkan harga pasar paling tinggi. Pemilihan harga tidak ada dasar ukurannya. Hal inilah yang menjadikan petugas Bea dapat memilih harga yang paling tinggi, dari daftar nilai jual harga kendaraan bekas yang sejenis di pasaran. Hal ini tentunya memberatkan para pengusaha karena semakin tinggi DPP maka pajaknya akan semakin besar.
    2. Dalam harga pasar kendaraan bekas mengandung unsur pajak. Sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah daftar harga pasaran kendaraan bekas saat ini, dalam kondisi on the road. Tentunya kendaraan ini sudah mengandung unsur-unsur pajak. Karena harga kendaraan bekas pakai yang ada di pasaran, merupakan kendaraan on the road, yang sejak awal dipasarkan sudah mengandung berbagai unsur pajak. Otomatis menjadikan Dasar Pengenaan Pajaknya akan sangat tinggi karena adanya pajak dalam harga tersebut. Ini tidak bisa dijadikan dasar dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak kendaraan ex-fasilitas diplomatik. Karena kendaraan ex-fasilitas diplomatik sejak awal dibebaskan pajak dan belum pernah dikenakan pajak sama sekali. Secara prinsip perpajakan, tentunya hal ini tidak bisa dibenarkan. Karena bila harga kendaraan bekas on the road dijadikan dasar, maka ada kandungan pajak di dalam dasar penghitungan. Artinya atas pajak dikenakan pajak lagi. Tentu saja cara penghitungan semacam ini, selain menimbulkan pajak berganda (double taxation), juga melanggar prinsip keadilan pajak.
  3. Hilangnya hak pengajuan keberatan Wajib Pajak. Ditemukannya banyak kasus, dimana wajib pajak tidak diberitahu saat penerbitan surat penetapan besarnya pajak Bea Masuk. Wajib Pajak menerima surat keputusan tersebut, jauh setelah tanggal penerbitan surat penetapan tersebut. Hal ini menjadikan hak pengajuan keberatan telah kadaluwarsa. Dengan kata lain hak pengajuan keberatan wajib pajak menjadi hilang.
  4. Tidak transparan. Dari nara sumber diperoleh informasi masalah regulasi pajak di bea cukai tidak transparan. Ditemukannya kasus atas kendaraan mobil dengan merk, jenis dan tahun pembuatan sama, saat di hitung pajaknya oleh aparat pajak, ditetapkan Bea Masuknya berbeda. Saat ditanyakan kepada petugas pajak, tidak jelas dasar penghitungannya sehingga bisa terjadi perbedaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Fahmi Fauzi SH, salah seorang pelaku usaha jual beli kendaraan ex-fasilitas diplomatik “Penetapan pajak ditetapkan oleh Dirjen Bea Cukai. Namun seringkali dasar penghitungan yang digunakan tidak jelas. Petugas pajak yang ditemui selalu menyatakan agar Wajib Pajak mengajukan keberatan bila tidak terima dengan hasil penghitungan dari Bea Cukai”. Hal ini tentu saja menjadi kendala bagi para pengusaha karena mereka sulit untuk memprediksi harga mobil. Banyak terjadi salah perhitungan menjadikan pengusaha mengalami kerugian atas penjualan mobil tersebut. Sebagaimana pengakuan pelaku usaha lainnya yang tidak mau disebutkan namanya ”Problem kami di lapangan sebenarnya masalah regulasi pajak di bea cukai yang tidak transparan. Dengan tidak adanya transparansi pajak itu yg susah untuk dihitung oleh pelaku usaha mobil ex kedutaaan”.
  5. Tersanderanya para pelaku usaha. Adanya kasus seorang pengusaha yang tersandera tidak dapat melakukan pembelian kendaraan ex-fasilitas diplomatik. Dikarenakan, sang adik belum membayar pajak yang ditetapkan kantor pajak. Petugas Bea menunda proses penetapan Bea Masuknya karena alamat KTP pengusaha tersebut sama dengan adiknya. Kebetulan keluarga ini memang memiliki usaha yang sama, dari orang tuanya yaitu jual beli kendaraan ex-kedutaan. Tentu saja ini tidak bisa dibenarkan, karena selain dasar hukumnya lemah, pengusaha tersebut tidak ada kaitannya dengan adiknya walaupun usaha yang dijalankan sejenis.
  6. Tidak mau mengajukan keberatan. Tingginya pajak dan tidak transparannya pengenaan pajak menjadikan para pengusaha enggan mengajukan keberatan atas ketetapan pajak. Bahkan banyak diantara mereka yang tidak mau melunasi kewajiban pajak yang ditetapkan kantor pajak. Sebagaimana diungkap pelaku usaha ini “Tingginya pajak dan kurangnya transparasi menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar kewajibannya”.

Usulan Resolusi Indonesian Tax Care

Kondisi ini tentunya harus segera diperbaiki oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Bea Cukai. Bila tidak segera di perbaiki maka dapat menimbulkan ekses negatif bahkan merusak arah pembangunan sistem pajak Indonesia. Karena :

  1. Melanggar prinsip jaminan dan kepastian hukum. Tidak transparannya dasar penghitungan pajak bea serta hilangnya hak pengajuan keberatan, sebagai indikator terlanggarnya prinsip kepastian dan jaminan hukum.
  2. Melanggar prinsip keadilan pajak. Penentuan harga pasar dimana didalamnya terkandung unsur-unsur pajak serta wajib pajak tidak bisa mengajukan keberatan, merupakan bentuk terlanggarnya prinsip keadilan pajak bagi masyarakat.
  3. Tidak mendukung dunia usaha. Tertahannya kendaraan di kedutaan dan mahalnya harga jual karena pajak, tentu saja akan menurunkan aktifitas usaha jual beli kendaraan ex kedutaan. Bila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan kebangkrutan suatu usaha. Dalam dunia pajak, bangkrutnya suatu usaha karena pajak, merupakan hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Hal ini menjadikan hilangnya sumber penerimaan pajak dari usaha tersebut di kemudian hari. Memang pajak yang di pungut mungkin saja besar, tapi itu hanya sekali dan setelah itu tidak bisa di pungut lagi.
  4. Mematikan tumbuhnya potensi dan sumber penerimaan pajak lainnya. Akibat dari bangkrutnya suatu usaha, lebih jauh menimbulkan dampak lain (multiplier efect). Hilangnya berbagai kegiatan ekonomi, yang tumbuh karena sinergi dan keberadaan usaha tersebut. Hal ini pada akhirnya berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak lainnya, seperti PPh 21 atas gaji, PPh 23, PPh sewa dll
  5. Tidak efektifnya penyelenggaraan pajak. Penjelasan petugas pajak agar mengajukan keberatan bila tidak puas dengan penetapan pajak, merupakan gambaran tidak efektifnya penyelenggaraan pajak. Ada yang salah dalam sistem yang terbangun, bila tiap kali wajib pajak harus mengajukan keberatan untuk mendapat kepastian hukum. Karena dalam setiap proses keberatan, masyarakat harus menanggung berbagai beban dan biaya,. Seperti lamanya proses keberatan, biaya pengurusan, tenaga, pajak yang harus di lunasi di muka dll.
  6. Menimbulkan citra buruk bagi bangsa di mata negara lain. Sesuai ketentuan Departemen Luar Negeri, quota izin penggantian mobil baru, tidak bisa diberikan kepada kedutaan di Indonesia, bila mobil lama tidak bisa di jual atau dipindah tangankan. Pajak yang tinggi menjadikan mobil lama sulit untuk di pindahtangankan oleh kedutaan. Hal ini menjadikan Kementerian LN tidak dapat mengeluarkan izin pembelian atau penggantian mobil baru bagi kedutaan di Indonesia. Beberapa pejabat di kedutaan yang ditemui memberikan komentar, pemerintah Indonesia dianggap buruk dalam menyelenggarakan pajak.
  7. Membuka peluang terjadinya penyimpangan. Semakin sulit pengurusan dan tingginya pajak, membuka peluang terjadinya banyak penyimpangan pajak. Bagi oknum petugas pajak semakin besar kemungkinan menekan dan mendikte wajib pajak. Begitu pula sebaliknya, menjadikan banyak wajib pajak yang frustasi dengan sulitnya pengurusan pajak. Akhirnya oknum di lapangan saling kerjasama mencari solusi yang lebih simpel dalam menyelesaikan masalah pajak. Pengusaha akan membayar sejumlah uang ke oknum petugas pajak agar masalahnya dapat lancar dan diringankan.
  8. Tidak sesuai dengan prinsip pemungutan pajak self assessment system. Sistem pajak Indonesia menganut prinsip self assessment system. Pada sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan sendiri besarnya angsuran serta pajak yang sesungguhnya terhutang. Dengan prinsip ini, kesadaran pajak masyarakat merupakan penentu keberhasilan dalam membangun sistem pajak. Namun bila banyak prinsip perpajakan yang terlanggar, menjadikan masyarakat tidak percaya dengan pajak. Enggannya pengusaha mengajukan keberatan serta tidak mau melunasi pajak yang ditetapkan kantor pajak, sebagai gambaran frustasinya masyarakat dalam menghadapi masalah pajak. Kondisi ini pada akhirnya akan membuat potensi kesadaran masyarakat akan sulit ditumbuhkan.
  9. Menjauhkan dari cita-cita pajak bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita pajak bangsa maka prinsip-prinsip perpajakan harus benar-benar ditegakan. Pemerintah juga harus mengevaluasi ulang arti dan tujuan dari pembangunan sistem pajak bangsa. Pajak Indonesia tidak bisa diartikan hanya sebatas pada target penerimaan. Kasus di atas menggambarkan, demi pencapaian prestasi penerimaan pajak setinggi-tingginya, petugas pajak menekan para pengusaha. Menjadikan banyak prinsip pajak yang terlanggar, bahkan menimbulkan kebangkrutan usaha. Pencapaian target ini hanya bersifat semu, yang pada akhirnya akan banyak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Penulis :Basuki Widodo

Founder Intac

Leave a Comment