Mekanisme Pengkreditan PPN

Di Indonesia, mekanisme pemungutan PPN menggunakan credit method. Artinya mekanisme menghitung PPN terutang pada suatu masa pajak dengan cara mengakumulasikan Pajak Keluaran (PK) yang dipungut PKP selama sebulan dikurangi dengan PPN Masukan (PM) yang disetor pembeli pada saat melakukan pembelian barang atau jasa.

Implementasi pengkreditan PPN ini, dilakukan dengan menggunakan sistem Faktur. Dalam hal ini pengusaha yang memungut PPN, diberi kewajiban untuk menerbitkan Faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajaknya. Sementara di pihak pembeli, Faktur Pajak merupakan bukti pembayaran PPN, sehingga pembeli dapat mengkreditkan pajak masukannya.

Atas mekanisme pengkreditan PPN tersebut, bisa menghasilkan timbulnya kurang bayar pajak atau lebih bayar pajak. Kurang Bayar akan terjadi apabila PK lebih besar dari PM. Atas Kurang Bayar ini, perusahaan harus menyetor ke kas negara. Sebaliknya apabila PK lebih kecil dari PM, maka hal  ini berarti lebih bayar. Artinya perusahaan tidak perlu melakukan penyetoran pajak.

Kasus : Pembeli Diminta Melunasi PPN

Dari implementasi di lapangan, INTAC menemukan adanya keluhan dari beberapa pengusaha. Mereka dikejar petugas Account Representatif (AR) untuk mempertanggung jawabkan PPN pembelian barang. Para pengusaha ini dipanggil kantor pajak karena AR menemukan atas pajak yang dipungut oleh penjual, belum disetor ke kas negara. Pengusaha penjual, yang seharusnya memungut PPN, belum membuat laporan PPN. Hal inilah yang menjadikan para pengusaha yang membeli barang tersebut diminta pertanggung jawabannya dan diminta melunasi pajaknya.

Padahal pengusaha tersebut sudah menunjukan pelunasan atas tagihan dari penjual, dimana dalam tagihan tersebut sudah termasuk PPN yang harus dilunasi. Sebagai bukti pelunasan PPN tersebut, pembeli juga memperoleh faktur pajak dari penjual.

Para pembeli tersebut mengeluhkan pemanggilan tersebut. Selain menimbulkan rasa takut, pemanggilan ini juga mengganggu aktivitas usaha mereka. Minimnya pengetahuan mereka tentang pajak, membuat mereka tidak berdaya.

Beberapa pembeli melakukan upaya, dengan mengejar dan menegor penjual yang belum melaporkan pajaknya tersebut. Namun upaya ini tidak mudah, bahkan berdampak pada buruknya hubungan bisnis diantara mereka.

  1. Dasar Hukum

Terkait dengan tanggung jawab renteng atas PPN diatur dalam UU PPN No. 42 tahun 2009, Pasal 16 F menyebutkan “Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.”

Dalam penjelasan dikatakan :

“Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.”

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU PPN yang berlaku sejak 4 Januari 2012 dibahas tentang tanggung jawab renteng yang menyebutkan sebagai berikut :

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”. “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:

  1. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
  2. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

Tanggung jawab renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

  1. Analisa kasus

Yang dimaksud tanggung renteng adalah pertanggung jawaban hutang PPN, tidak hanya pada penjual, tapi juga melekat pada pembeli. Hal ini berarti, pelimpahan beban tanggung jawab secara beruntun, yang seharusnya ada pada penjual, dapat berpindah secara renteng kepada pembeli.

Dalam peraturan dikatakan, tanggung jawab renteng menjadi gugur, saat pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual.

Dalam mekanisme pengkreditan PPN, Faktur Pajak merupakan bukti telah dilunasinya PPN. Secara tegas hal ini termuat dalam peraturan pajak, dimana faktur pajak berfungsi sebagai :

  1. Bukti pungutan pajak
  2. Bukti pembayaran pajak
  3. Sarana melakukan pengkreditan pajak Pajak Masukan

Dalam kasus diatas, beberapa pengusaha yang di panggil AR telah menunjukan faktur pajaknya, bahkan bukti pelunasan kepada penjual. Dengan menunjukan faktur pajak tersebut artinya pengusaha tersebut sudah melunasi pajaknya. Karena itu, tidak seharusnya lagi para AR mengejar para pembeli tersebut. Para AR seharusnya mengejar para penjual yang belum melaporkan dan membayar PPN-nya.

Bila faktur pajak tidak bisa dijadikan dasar bukti pelunasan pajak maka prinsip tanggung renteng akan menimbulkan banyak masalah dan melanggar prinsip-prinsip perpajakan. Karena menjadi tidak masuk akal bila pembuktian pelunasan pajak, harus pada bukti setoran pajak yang ada pada penjual. Sistem pengkreditan PPN, tidak selalu dapat dibuktikan melalui bukti setoran pajak penjual. Karena itu faktur pajak harus menjadi dasar sebagai bukti pelunasan PPN bagi pembeli.

Interpretasi aparatur pajak terhadap aturan tanggung renteng

Interpretasi aparatur pajak terhadap aturan tanggung renteng, tentunya merugikan para pembeli. Bila diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) maka para pembeli harus menanggung dua kali pengenaan pajak. Pertama, saat membeli barang dengan menyetor ke pembeli. Kedua, dikenakan melalui SKP. Selain itu pembeli juga harus menanggung sanksi denda pajak. Hal ini selain dua kali pengenaan pajak (double taxation), juga melanggar prinsip kepastian hukum dan keadilan pajak.

Sependapat dengan hal tersebut, juga di katakan oleh pengamat pajak Tax Centre Universita Indonesia, Darussalam yang mengatakan prinsip tanggung renteng akan selalu menimbulkan sengketa ketika pemungut PPN berlaku curang. Dia mengatakan “prinsip tersebut membebankan sanksi yang lebih berat pada penyetor PPN (pembeli) untuk kesalahan yang dilakukan pihak pemungut PPN (penjual). Regulasi tersebut tidak wajar karena dalam kebanyakan kasus pembeli tidak bisa mengawasi apakah penjual telah membayar pajak kepada pemerintah”.

Persoalan ini sebenarnya bukanlah persoalan yang rumit. Karena persoalan ini jelas siapa yang seharusnya bertanggung jawab yaitu penjual yang tidak patuh. Akan tetapi ibarat sebuah bangunan, masalah ini lebih merupakan cerminan dari sistem perpajakan Indonesia.

Penelitan Indonesia Tax Care

Sebagaimana hasil penelitian pajak yang pernah INTAC lakukan, tidak adanya standar atau dasar acuan dalam pembangunan sistem pajak Indonesia, menjadikan interpretasi tanggung renteng hanya pada target penerimaan. Terlebih pencapaian target berdampak pada pencapaian prestasi kerja para aparatur pajak.

Ini juga menggambarkan masih rendahnya kemampuan para aparatur pajak dalam mengejar wajib pajak yang tidak patuh. Karena sulit mengejar para penjual yang nakal, para aparatur pajak memilih mengejar pembeli, yang cenderung patuh dan mudah ditekan. Minimnya pengetahuan pajak masyarakat serta mahalnya biaya pengurusan pajak, menjadikan wajib pajak tidak berdaya menghadapi tekanan AR.

Kondisi ini bila tidak segera diperbaiki, pada akhirnya akan berdampak lebih luas:

  1. Kepatuhan pajak masyarakat

Dengan sistem self assessment ini berefek pada penurunan kepatuhan pajak masyarakat. Mereka menjadi takut dan trauma terhadap pajak.

  1. Membuka peluang penyimpangan.

Kasus ini membuka peluang semakin maraknya korupsi dalam dunia perpajakan. Minimnya pengetahuan pajak serta ketidak berdayaan wajib pajak membuat mereka mencari cara “berdamai” dengan oknum pajak.

  1. Tidak mendukung dunia usaha

Hal ini membuat resah para pengusaha. Selain itu juga menghambat aktifitas para pengusaha dalam berbisnis. Tekanan AR dalam mengejar pembeli, menjadikan para pengusaha sibuk mengejar pengusaha yang memungut PPN.

Penulis: Basuki Widodo (Founder Indonesian Tax Care)

Sumber foto: Pixabay.com

3 Thoughts to “Tanggung Renteng Ppn Merugikan Wajib Pajak”

  1. […] Intac. Untuk memahmi dan mengerti bagaimana aturan perpajakan di Indonesia. Dan bagaimana menjadi ta’at pajak sehingga para pelaku usaha tetap untung tanpa melanggar […]

  2. winnie kusuma

    Selamat pagi pak apabila saya sebagai distributor, pembelian awal sudah pasti termasuk ppn karena pembelian resmi dari pabrik yang mengeluarkan ppn. Sedangkan sebagai wp saya dikukuhkan sebagai pkp pada tengah tahun.
    Berarti apakah saya harus membayar ppn yang sebenarnya sudah saya bayarkan hanya karena saya tidak bisa mencatat faktur pajak sebagai pajak masukan saya sebelum wp menjadi pkp?
    Dengan demikian dobel ppn akan diterima oleh aparat pajak?
    Mohon pencerahannya.

    1. Admin

      Yth
      Winnie
      Terimakasih atas pertanyaan saudara, untuk memastikan saudara mendapatkan informasi akurat saudar bisa mmenghubungi nomor pak widodo di nomor ini +62 812-9539-4944, beliu sudah mendapat informasi pertanyaan saudara.

      Salam
      Admin

Leave a Comment